Teori G30S dan Kol.Soeharto Part-3
10. Reaksi Soekarno
10.1. Kenapa Soekarno Ada di Halim??
Kembali ke tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari. Pimpinan G30S mendapat kabar dari kurir bahwa pasukan penculik telah kembali ke Halim. Pimpinan G30S mengutus Supardjo beserta dua komandan Batalyon 454 dan 530 ke istana untuk menghadap Presiden Soekarno, untuk memberi tahu Presiden tentang G30S dan meminta agar mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal.
Mereka berangkat naik jip dari Halim sekitar jam 6 pagi, ketika empat perwira korban penculikan masih hidup dan belum ditembak. Ketika sampai di istana, para pengawal di gerbang memberi tahu bahwa Presiden Soekarno tak ada di istana (sumber: Transkrip Mahmilub, sidang pengadilan Supardjo, Pledoi dari Tertuduh, hlm 13 dan 28).
Sungguh mengherankan, operasi G30S yang bertujuan untuk “melindungi Presiden dari kup Dewan Jenderal”, yang dipimpin oleh Letkol Untung sang Komandan Tjakrabirawa yang malam itu seharusnya tugas jaga di istana, ternyata tidak tahu Presiden yang harus dilindunginya itu berada dimana.
Akhirnya mereka dapat info dari Halim, bahwa Soekarno berada di sana. Menpangau Omar Dani, yang baru dilapori bahwa Supardjo ke istana mencari Presiden, langsung mengirim helikopter ke istana untuk menjemput Supardjo kembali ke Halim (sumber: Martowidjojo, “Kesaksian Tentang Bung Karno”, hlm 389).
Operasi militer G30S ini tampak seperti dagelan. Pasukan militer menculik para jenderal ke Halim, untuk dilaporkan ke Presiden di istana, tanpa mengetahui bahwa Presiden pagi itu ada di Halim.
Ternyata, Soekarno malam itu menginap di rumah istrinya, Dewi. Dengan kedatangan Supardjo di istana pagi itu, Soekarno dijemput protokol istana dari tempat Dewi.
Namun, Komandan Pasukan Kawal Istana Kol. Maulwi Saelan melihat adanya “tentara tak dikenal” di sekitar istana, yaitu 1000 prajurit Batalyon 454 dan 530 (pasukan G30S yang katanya bertugas melindungi Presiden). Saelan kemudian menghubungi pasukan kawal Soekarno melalui radio, dan meminta mereka menjauhi istana. Atas saran Saelan, Presiden dan para pengawalnya langsung menuju rumah Haryati, dan tiba di sana jam 7.00 pagi (sumber: Saelan, “Dari Revolusi ’45 Sampai Kudeta ’66”, hlm 309-310).
Setelah itu, Soekarno merasa ada sesuatu yang tidak beres (1000 tentara yang “tak dikenal” di dekat istana). Sesuai prosedur baku dalam keadaan krisis, Soekarno dan para ajudannya memutuskan untuk pergi ke tempat terbaik yang dekat dengan pesawat — yakni Halim — agar sewaktu-waktu dapat pergi meninggalkan kota jika dalam keadaan bahaya (sumber: Setiyono dan Triyana, “Revolusi Belum Selesai”, 1:18).
Soekarno berangkat dari rumah Haryati ke Halim tanpa mengetahui adanya G30S, yang baru ia ketahui kemudian ketika tiba di Halim dan bertemu Supardjo. Ia hanya tahu ada “pasukan tak dikenal” di dekat istana. Dari seluruh data yang ada, juga tak ada kesaksian bahwa Soekarno bertemu dengan Aidit di Halim. Kemungkinan besar saat itu ia tidak mengetahuinya (Aidit disembunyikan di tempat yang jauh). Soekarno dan Untung juga sama-sama berada di kawasan Halim, tapi mereka juga tak pernah bertemu disitu. Bahkan Untung tak ikut ketika Supardjo menemui Soekarno, yang sekitar 4 kali mondar-mandir pada hari itu (sumber: CIA, Indonesia – 1965 dan Prof. John Roosa, Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002, Jakarta).
Kondisi ini yang sering dipelintir seolah-olah Soekarno dan Aidit ada di Halim untuk mendalangi, atau setidaknya terlibat, dalam G30S.
Hal yang menarik diungkapkan oleh puteri Jenderal Yani, Amelia, lewat buku tentang ayahnya: “Profil Seorang Prajurit TNI”. Ternyata Soekarno punya rencana sendiri untuk menyelesaikan isu kup Dewan Jenderal guna menenangkan semua pihak dari konflik yang berkepanjangan.
Menurut puteri sang jenderal, tanggal 1 Oktober itu sebenarnya Bung Karno berencana memanggil Yani, untuk mengangkatnya jadi Panglima ABRI. A.H. Nasution dinaikkan jadi Waperdam. Posisi Yani digantikan oleh Deputi I Menpangad, Mursyid. Amelia Yani mendengar rencana itu belakangan dari A.H. Nasution (sumber: Amelia Yani, “Profil Seorang Prajurit TNI”).
Sungguh disayangkan, “Jenderal Kesayangan Bung Karno” itu gugur sebelum menghadap Presiden tanggal 1 Oktober itu.
10.2. Hentikan G30S
Kembali pada kronologi di tanggal 1 Oktober pagi. Supardjo akhirnya bertemu Soekarno di kantor Komandan Lanud Halim, Kol. Wisnoe Djajengminardo sekitar jam 10 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Presiden pasti bingung, ada seorang Brigjen bertemu dengannya atas nama seorang Letkol. Ia bertanya pada Supardjo, “Mengapa yang memimpin Untung?” Supardjo menjawab, “Dialah yang kita anggap pantas.” (sumber: “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmilub, Perkara Untung, hlm 60).
Setelah dilapori Supardjo, Soekarno tahu bahwa seorang Panglimanya baru dibunuh (Yani), dan wakil gerakan yang membunuh Panglimanya sedang berbicara di depannya (Supardjo), dan komandan pasukan yang membunuh Panglimanya ada di dekatnya (Untung ada di Halim, meski tak ikut menghadap Soekarno). Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak merasa G30S sebagai ancaman, dan percaya penuh bahwa Supardjo dan Untung tak akan membunuhnya.
Namun ia cemas jika peristiwa itu menimbulkan perang saudara. Soekarno menolak permintaan Supardjo agar Presiden mendukung G30S. Sebaliknya, ia meminta Supardjo untuk menghentikan gerakan. Soekarno berkata kepada Supardjo, “Kalau begini pertempuran nanti bisa meluas. Lantas yang untung nanti nekolim.” Ia bertanya kembali pada Supardjo, “Apakah punya kesanggupan untuk menghentikan G30S?” Supardjo mengiyakan, dan Soekarno menepuk-nepuk bahu Supardjo (sumber: Transkrip Mahmilub, pengadilan Supardjo, sidang ketiga, 24 Februari 1967, hlm 16-17).
Hal ini berbeda sekali dengan versi Orba yang digambarkan dalam film propaganda “Pemberontakan G30S”, yang menampilkan reaksi Soekarno seperti orang bingung pakai kaos oblong dan tak tahu apa yang harus dilakukan.
10.3. Reaksi Atas Penolakan Soekarno
Supardjo kembali ke markas pimpinan G30S (Untung, Latief, Suyono, Syam dan Pono) yang pindah dari Gedung Penas ke rumah kecil milik Sersan Sujatno (sumber: Roosa, “Wawancara dengan Heru Atmodjo”, 2002). Supardjo melaporkan hasil pertemuannya bahwa Presiden menolak permintaan mereka untuk mendukung G30S, dan Presiden memerintahkan untuk menghentikan gerakan. Semua lemas mendengarnya, namun semua patuh. Kecuali Syam, yang ngotot untuk meneruskan gerakan tanpa dukungan Soekarno (sumber: Dokumen Supardjo).
Sadar bahwa perjuangannya sudah kandas, para pimpinan G30S akhirnya melarikan diri. Termasuk Aidit yang disembunyikan di rumah lain pun sadar bahwa percaturan politiknya sudah skakmat. Malamnya ia melarikan diri ke Jawa Tengah.
10.4. Soekarno Tunjuk Pranoto
Kembali ke kronologi tanggal 1 Oktober. Pertemuan kedua antara Soekarno dan Supardjo berlangsung pukul 12 siang. Topiknya adalah menunjuk pengganti sementara Yani sebagai Pangad. Supardjo diminta pendapatnya, dan mengusulkan 3 nama yaitu Mayjen U. Rukman, Mayjen Pranoto, dan Mayjen Basuki Rachmat. Soekarno memutuskan untuk menunjuk Mayjen Pranoto — perwira yang tahun 1958 membongkar kasus dugaan korupsi Kol. Soeharto — sebagai caretaker Pangad menggantikan A. Yani. Soekarno menandatangani surat pengangkatan Pranoto jam 13.30 (sumber: Supardjo, Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi Gagalnja “G-30-S” Dipandang Dari Sudut Militer).
Soeharto marah mendengar pengangkatan Pranoto. Lewat bukunya “Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” tahun 1989 ia menceritakan dirinya protes secara langsung pada Soekarno, karena biasanya ia yang ditunjuk menggantikan Yani jika berhalangan. Dialog dalam Otobiografi itu — dengan segala hormat — bertentangan dengan fakta bahwa Soekarno tak pernah bertemu Soeharto untuk minta pendapat dalam penunjukan Pranoto. Namun, kisah imajinatif dalam Otobiografi Soeharto itu menunjukkan satu hal: bahwa dengan terbunuhnya Yani, Soeharto memperkirakan dirinya yang menggantikan sebagai Pangad.
Pranoto hanya menjabat sebagai Pangad sekitar 2 minggu. Ia kemudian diganti oleh Mayjen Soeharto, yang kemudian menjebloskannya ke penjara bulan Februari 1966 dengan tuduhan terlibat G30S. Dipenjara selama 15 tahun, Pranoto mengatakan bahwa ia difitnah dan dipenjara akibat Soeharto dendam kasus korupsinya dibeberkan (referensi disini)
11. Reaksi Soeharto
Tanggal 1 Oktober 1965, jam 6 pagi Mayjen Pranoto memimpin rapat di MBAD. Pagi itu mereka belum mendengar bahwa siangnya Pranoto ditunjuk sebagai caretaker. Ia mengumpulkan berbagai informasi. Diketahui bahwa 6 jenderal telah diculik, dan 1 letnan salah tangkap. Mereka memperoleh informasi bahwa pimpinannya, Menpangad Yani, tewas ditembak di rumah. Terlihat bahwa tak ada satupun perwira di MBAD yang tahu siapa yang menculik, dan apa motivasinya. Rapat MBAD kemudian memutuskan untuk menunjuk Soeharto sebagai caretaker Menpangad. (sumber: Pranoto, Memoar Mayor Jendral Raden Pranoto Reksosamodra, hlm 245-255).
Di Markas Kostrad, Soeharto tiba sekitar jam 6.30 pagi. Ia sudah mendapat laporan dari tetangga tentang penembakan Jend. Yani di rumahnya, dan sudah menduga Pangad telah tewas. Soeharto mengangkat dirinya sebagai Panglima AD ad interim. Perwira kunci yang menguasai pasukan paling besar di Jakarta, Pangdam Jaya Umar Wirahadikusumah, melapor pada Soeharto jam 8.00 dan menempatkan dirinya di bawah Soeharto (sumber: Wirahadikusumah, Dari Peristiwa ke Peristiwa, hlm 186).
11.1. Bersihkan Lapangan Monas
Tindakan pertama Soeharto dalam menangani G30S adalah menuntut dua batalyon di Lapangan Merdeka (sekarang dinamakan Lapangan Monas) untuk menyerahkan diri. Ia mengirim perwira-perwiranya, antara lain Ali Murtopo, untuk memanggil kedua komandan pasukan. Saat itu kedua komandan sedang berada di istana menemani Supardjo. Para perwira Kostrad bertemu dengan wakil-wakil komandan yang ada di lapangan, yang kemudian patuh dan menghadap Pangkostrad. Di markas Kostrad, yang hanya berjarak beberapa meter dari Lapangan Monas, Soeharto mengancam akan menyerang mereka jika tidak menyerahkan diri ke Markas Kostrad.
Para wakil komandan tentu bingung. Yon 454 dan 530 datang dari Jateng dan Jatim ke Jakarta atas perintah Pangkostrad, kemudian diancam akan diserang oleh Pangkostrad yang mendatangkannya.
Alhasil, Soeharto berhasil menguasai kembali Lapangan Monas dan RRI yang diduduki oleh 1000 tentara itu tanpa sebutir pelor pun: satu batalyon menyerahkan diri ke Kostrad, satu batalyon lari ke Halim (sumber: Katoppo, “Menyingkap Kabut Halim 1965”, hlm 129).
11.2. Bersihkan Halim
Sesudah Lapangan Monas dibersihkan, Soeharto mengarahkan perhatiannya ke Halim. Ia mengetahui bahwa Soekarno dan Supardjo berada di sana. Untuk mengisolasi Halim, ia melarang seluruh perwira AD pergi ke Halim, meski dipanggil Presiden sekalipun (Reksosamodra, “Memoar”, hlm 247-248).
Soekarno siang itu telah mengangkat Pranoto sebagai caretaker Pangad, dan memanggil Pranoto ke Halim. Namun Soeharto tak mengijinkannya. Sungguh luar biasa, seorang Pangkostrad memerintahkan Pangad untuk membangkang perintah Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI.
Soeharto mulai memberikan perintah-perintahnya kepada Presiden. Melalui kurir, sekitar jam 8 malam ia mengatakan pada Presiden agar segera meninggalkan Halim supaya tidak jadi korban dalam pertempuran yang akan terjadi. Soekarno kemudian meninggalkan Halim naik mobil menuju istana Bogor, dan tiba di sana jam 10 malam (sumber: Hughes, “End of Sukarno”, hlm 82).
11.3. Temukan Sumur Jenazah
Tanggal 3 Oktober, Soeharto diangkat Presiden menjadi Pangkopkamtib. Pada hari yang sama, ia langsung menemukan sumur tempat disembunyikannya jenazah korban G30S di Lubang Buaya.
11.4. Naik Daun
Soeharto tampaknya tahu persis apa yang harus dilakukan untuk mematahkan G30S, dikala sebagian besar perwira militer di Jakarta tak tahu harus bertindak bagaimana. Suatu tindakan yang dikatakan oleh Prof. Wertheim sebagai “efisiensi yang ajaib di tengah-tengah keadaan yang luar biasa membingungkan” (sumber: Wertheim, “Suharto and the Untung Coup”, hlm 53).
Selanjutnya, Prof. Wertheim dengan analisis yang tajam dan penuturan yang ajeg menulis bahwa G30S kelihatan begitu semrawut dan sia-sia karena merupakan operasi gadungan yang dibuat untuk dipatahkan dengan mudah (sumber: Wertheim, “Whose Plot?” hlm 204-205).
Menariknya, analisis Wertheim itu matching dengan pernyataan Dubes AS Howard Jones 6 bulan sebelum terjadinya G30S, “Dari sudut pandang kita, tentu saja, percobaan kup yang gagal oleh PKI akan jadi perkembangan yang paling efektif untuk memulai pembalikan kecenderungan politik di Indonesia” (sumber: “American-Indonesian Relations,” presentasi oleh Howard P. Jones kepada Chiefs of Mission Conference, Baguio, Filipina).
12. Laporan Tiga Badan Intelijen AS
Seperti telah dikemukakan di muka, temuan menarik dalam beberapa tahun terakhir adalah dibukanya beberapa arsip rahasia di AS, yang isinya dapat menjungkirbalikkan asumsi dan pemahaman kita selama ini.
Dokumen disusun bersama oleh CIA, NSA (National Security Agency) dan DIA (Defense Intelligence Agency) di AS. Judulnya menggambarkan isinya: “The Prospects for and Strategic Implementations of a Communist Takeover in Indonesia” (Prospek dan Implikasi Strategis Pengambilan Kekuasaan Komunis di Indonesia). Dokumen itu disusun sebagai laporan kepada Presiden Lyndon B. Johnson. Untuk singkatnya, dalam tulisan ini dokumen tersebut kita sebut “Laporan CIA”.
Seperti telah dikemukakan, sejak Juli 1965 AS menjalankan “low-posture policy” dengan mundur dan mengurangi aktivitasnya di Indonesia. Seluruh peristiwa yang terjadi pada periode Juli – Oktober 1965 adalah murni gerakan lokal.
Terlihat jelas bahwa dari tanggal 1 s.d. 31 Oktober, CIA bingung sendiri dengan apa yang terjadi di Jakarta. Mereka sibuk mengumpulkan data-data dan melakukan analisis intelijen. Terlihat jelas bahwa mereka, pada periode tersebut, tidak memiliki kontak intelijen dengan AD. Juga terlihat jelas bahwa CIA tidak mendalangi dan mensupervisi terjadinya G30S secara langsung.
Kontak antara CIA dengan AD baru terjadi pada tanggal 1 November 1965, setelah dihubungi oleh Brigjen Sukendro, perwira intel MBAD di bawah Menpangad Soeharto.
Beberapa poin pentingnya adalah:
12.1. Tanggal 6 Oktober 1965, setelah keluar berita-berita di media massa bahwa G30S dipimpin oleh Letkol Untung, CIA mengatakan bahwa mereka tak percaya Letkol Untung adalah pemimpinnya. Mereka mempertanyakan siapa dalang sesungguhnya (sumber: “Intelligence Memorandum, Washington, October 6, 1965 butir 15).
12.2. Selanjutnya, pada memo yang sama, CIA tak percaya bahwa Aidit (Ketua PKI) menyetujui pembunuhan para jenderal (ibid., butir 18)
12.3. Tanggal 22 Oktober 1965, Sekretariat Negara AS bingung mencari logika politik maupun bisnis, mengapa parpol yang sudah di atas angin perlu melakukan subversi (sumber: Telegram from the Department of State to the Embassy in Indonesia, Washington, October 22, 1965 butir 8.a).
12.4. Tanggal 1 November 1965, Sekretariat Negara AS menyatakan sudah memiliki kontak dengan AD melalui Brigjen Sukendro, perwira intel di bawah Menpangad Mayjen Soeharto. Setneg meminta Kedubes di Indonesia agar memelihara hubungan (sumber: Telegram from the Department of State to the Embassy in Indonesia, Washington, November 1, 1965 butir 1).
12.5. Tanggal 10 Maret 1966, Dubes Green melapor pada Sekretariat Negara AS bahwa ia dihubungi oleh Menteri Adam Malik. Pak Menteri tampak dalam kondisi percaya diri, sambil mengatakan bahwa perkembangan situasi sangat bagus, dimana 22 batalyon di bawah Soeharto siap digerakkan kapan saja di wilayah Jakarta.
Green bertanya pada Malik tentang rumor bahwa Soekarno akan segera menyingkirkan Soeharto.
Adam Malik menjawab bahwa mungkin saja Soekarno menyingkirkan Soeharto dan/atau Ibrahim Adjie (salah satu atau keduanya). Malik berharap Soekarno akan menyingkirkan mereka, karena memang itu langkah yang diharapkan AD, agar ada alasan untuk menyerang balik Presiden secara fisik.
Green menanyakan apakah ada kemungkinan Soekarno memanggil para komandan militer untuk bergabung bersamanya, yang berpotensi membuat pasukan bingung harus ikut komando yang mana.
Adam Malik menjawab bahwa itu tidak mungkin, mengingat seluruh Panglima ada di belakang Soeharto. Selanjutnya, Malik mengatakan bahwa AD tak akan mendahului menyerang Soekarno/Soebandrio. Taktik yang dipilih AD adalah counter-action.
Dubes Green menanyakan apakah tersingkirnya Nasution mengakibatkan langkah mundur bagi kekuatan anti-Subandrio. Malik menjawab sama sekali tidak, karena Nasution sekarang diposisikan di belakang layar. Nasution dan Soeharto tetap berhubungan erat, tapi lebih baik menjadikan Soeharto sebagai front man.
Green menanyakan posisi Pangdam Jaya Jend. A. Machmud. Malik menjawab bahwa A. Machmud sepenuhnya di belakang Soeharto.
(sumber: Telegram from the Embassy in Indonesia to the Department of State, Djakarta, March 10, 1966), sehari sebelum Supersemar.
13. Supersemar
13.1. “Bad Cop”: Teror di Istana
Keesokan harinya, tanggal 11 Maret 1966 pagi, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Semua menteri hadir, kecuali Menpangad Soeharto.
Ketika sidang dimulai, panglima pasukan Kawal Istana melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” di sekitar istana. Belakangan diketahui bahwa itu adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Kemal Idris. Pangkostrad saat itu adalah Mayjen Umar Wirahadikusumah yang menggantikan Mayjen Soeharto.
Karena laporan tersebut, Presiden meninggalkan istana untuk berangkat ke istana Bogor dengan menggunakan helikopter yang sudah disiapkan.
13.2. “Good Cop”: Tawarkan Bantuan
Tanggal 11 Maret 1966 malam, Menpangad Soeharto mengutus 3 jenderal — M. Jusuf, Amir Machmud & Basuki Rachmat — untuk menghadap Presiden Soekarno di Bogor. Ketiga jenderal utusan Soeharto itu membujuk dan meyakinkan Presiden, bahwa Soeharto sanggup “mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan”, jika ditunjuk lewat surat tugas.
13.3. Penandatanganan Supersemar
Presiden Soekarno setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Mayjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk “memulihkan keamanan dan ketertiban”, “menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden”, serta “melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”.
Supersemar itu kemudian dipropagandakan sebagai peralihan kekuasan de facto kepada rejim Orde Baru.
13.4. Hilangnya Naskah Asli
Selama Orde Baru berdiri antara 1967-1998, tak pernah jelas dimana naskah asli Supersemar. Raibnya Supersemar yang otentik memicu spekulasi tentang apa isi Supersemar yang sebenarnya.
Setelah Orde Baru lengser, DPR memberi mandat kepada ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) tanggal 23 September 1998 untuk mencari naskah Supersemar yang asli. Pelacakan secara intensif dilakukan mulai tahun 2000.
Sampai saat ini, setelah melacak selama 15 tahun, ada tiga naskah yang bebeda-beda ketikan dan kop suratnya.
Kepala ANRI mengatakan bahwa setelah diteliti, ketiga naskah itu diyakini palsu semua. Namun tetap disimpan di ANRI (referensi disini).
Tampaknya, seluruh rangkaian panjang kisah Supersemar dalam tulisan di atas adalah persis seperti yang dikatakan seorang ilmuwan abad Renaissance:
“Kebenaran tentang perebutan kekuasaan tidak boleh dibikin jelas;
pada mulanya ia terjadi tanpa alasan, tapi kemudian menjadi masuk akal.
Kita harus memastikan bahwa kebenaran itu dianggap sah dan abadi;
adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir”
(Blaise Pascal, ilmuwan Prancis, 1670)
Demikian, semoga ada sedikit manfaat.
