Teori G30S dan Kol.Soeharto Part-2
6. Provokasi Double Agent
6.1. Syam Kamaruzzaman
Taktik provokasi subversif itu sukses dilaksanakan oleh Syam Kamaruzzaman. Ia dikenal sebagai intel Biro Chusus PKI yang memiliki banyak akses ke AD. Atau sebaliknya, ia adalah intel AD yang disusupkan ke PKI. Dalam Sidang Mahmilub Brigjen Supardjo tanggal 24 Februari 1967 terungkap kesaksian bahwa Syam adalah “wakil PKI” sekaligus “intel tentara” yang punya kartu identitas tentara.
Syam sebelumnya adalah kader PSI pimpinan Sutan Syahrir. Syam dibina oleh Djohan Sjahroezah (paman Sjahrir), yang pada waktu bersamaan juga berhubungan dengan Letkol Soeharto yang ketika itu sering berkunjung ke rumahnya di Yogya (sumber: Prof. W.F. Wertheim, Who’s Plot? New Light on the 1965 Events, hlm 205).
Syam mengenal Aidit tahun 1950, ketika ia membantu Aidit tampil ke publik di Tanjung Priok, setelah Aidit (seolah-olah) pulang dari Vietnam pasca pemberontakan PKI 1948. Diluar itu, Syam adalah tokoh yang tidak dikenal. Ia tak pernah muncul dalam rapat pimpinan PKI.
Sementara, di persidangan Mahmilub, Syam selalu mengatakan bahwa dialah pemimpin G30S. Menjadi pertanyaan, jika Syam adalah elite partai yang dipercaya memimpin gerakan penting seperti G30S, mengapa ia tak dikenal oleh sebagian besar anggota partai lainnya? Mengapa ia begitu gampang “bernyanyi” memberikan info-info kepada AD, sehingga bisa dengan mudah menangkap orang-orang yang dituduh PKI?
Perilakunya selama mendekam 19 tahun di tahanan juga sangat mencurigakan. Syam mendapat perlakuan istimewa dari para interogator AD, tak pernah disiksa seperti tapol lainnya. Di harian Le Monde edisi 18 Februari 1967, wartawan Prancis yang mewawancarai Syam mengatakan bahwa perilaku Syam sangat mencurigakan (“highly dubious”), lebih mirip sebagai agen provokator ketimbang organisator partai.
Hal itu sejalan pula dengan kajian Prof. Wertheim, peneliti sejarah dari University of Amsterdam. Menurutnya, Syam lebih condong sebagai orang militer yang disusupkan ke PKI, untuk memainkan peran sebagai provokator dalam sebuah “aksi yang direncanakan untuk gagal“.
Syam ibarat pisau bermata ganda, melancarkan taktik provokasi subversif untuk “tangkap duluan Dewan Jenderal sebelum kudeta”. Kepada elite PKI, ia mengaku dapat dukungan tentara. Sebaliknya, kepada perwira AD pro-Soekarno, ia mengaku didukung penuh oleh PKI.
6.2. Perwira G30S
6.2.1. Letkol Untung
Di kalangan AD, yang paling serius termakan provokasi tangkap Dewan Jenderal adalah Letkol Untung, Komandan Batalyon I Tjakrabirawa yang bertugas mengawal Presiden. Letkol Untung adalah alumni Kodam Diponegoro yang dikenal dekat dengan Soeharto. Mereka sama-sama bertugas di Irian Barat 1962, dimana Untung berperang di garis depan dalam Komando Mandala yang dipimpin Soeharto.
Keberanian Untung dalam perang melawan Belanda di Irian Barat 1962 sampai ke telinga Presiden. Soekarno memberinya Bintang Penghargaan. Letkol Untung adalah bagian dari dua kompi Banteng Raiders Kodam Diponegoro yang ditempatkan di Tjakrabirawa.
Kedekatan Untung dan Soeharto secara pribadi terlihat ketika Untung menikah di Kebumen tahun 1964. Soeharto dan istri datang jauh-jauh dari Jakarta ke kota kecil itu, meski kondisi jalan saat itu sangat tidak memadai. Hal ini sempat mengundang keheranan di kalangan perwira, termasuk pimpinan Tjakrabirawa. Perkawinan Untung di kota kecil yang jauh itu dihadiri Pangkostrad, padahal tak satu pun anggota Tjakra yang hadir.
6.2.2. Lettu Dul Arief
Perwira Kawal Istana di bawah Untung yang juga termakan isu Dewan Jenderal adalah Lettu Dul Arief, Komandan Peleton Tjakrabirawa. Dul adalah juga alumni Kodam Diponegoro, yang dulu dipimpin trio Soeharto-Ali-Yoga. Yang mengejutkan, menurut investigasi Tempo, Dul adalah anak angkat Ali Murtopo.
6.2.3. Kol. A. Latief
Diluar Tjakrabirawa, perwira AD yang termakan provokasi “kup Dewan Jenderal” adalah Kol. Latief, Komandan Brigade Infanteri I Kodam V Jaya, di bawah Pangdam Umar Wirahadikusumah. Latief adalah sahabat dekat Soeharto, teman seperjuangan waktu peristiwa Tan Malaka 1946, dan sama-sama alumni Kodam Diponegoro.
Istri Latief juga dekat dengan istri Soeharto. Tanggal 29 September 1965, Latief dan istri sempat berkunjung ke rumah Soeharto dan istri untuk menawarkan tukaran rumah dinas. Kebetulan Latief dapat rumah dinas bekas dubes Inggris, yang lebih bagus dari rumah dinas Pangkostrad. Ia ingin Soeharto tinggal di rumah dinasnya yang lebih bagus, dan rela pindah ke rumah dinas Soeharto yang lebih sederhana (sumber: Latief, Pledoi Kol. A.Latief, hlm 282).
6.2.4. Brigjen Supardjo
Perwira AD lain yang terlibat adalah Brigjen Supardjo. Ia adalah Panglima Komando Tempur II Konfrontasi Malaysia di Kalimantan, di bawah Panglima Menpangau Omar Dani dan Wakil Panglima Mayjen Soeharto. Supardjo merasa kecewa dengan sebagian elite AD yang pro-Barat, karena merasa pasukannya ditelantarkan di medan perang akibat petinggi AD pro-Barat tidak mendukung “Ganyang Malaysia”.
6.2.5. Mayor Suyono
Perwira AU yang jadi pimpinan G30S adalah Mayor Suyono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) Halim. Ia terlibat penuh sebagai kader PKI, sebagai pribadi diluar jalur komando resmi TNI AU. Suyono memimpin latihan kemiliteran untuk sekitar 2.000 sukarelawan binaan PKI di Lubang Buaya (sumber: Katoppo, “Menyingkap Kabut Halim 1965”).
Suyono ikut G30S direkrut oleh Syam. Suyono memperkenalkan Syam dengan Letkol Untung dan Kol. Latief. Tanggal 30 September malam, atas perintah Syam, Suyono membawa Aidit ke Halim (sumber: Transkrip Mahmilub tanggal 7 Juli 1967, Kesaksian Syam untuk perkara Sudisman).
6.3. Penyebab Perwira Ikut G30S
Menurut pengakuan Supardjo, ia datang ke Jakarta untuk menghadap Presiden tanggal 3 Oktober bersama Omar Dani, guna mengantisipasi kup Dewan Jenderal yang ketika itu santer isunya akan dilakukan pada Hari ABRI 5 Oktober. Menurut Laporan CIA, Soekarno sendiri memang kemungkinan percaya dengan isu kup Dewan Jenderal itu (sumber: Intelligence Memorandum, Washington, October 6, 1965, OCI No. 2330/65).
Supardjo datang ke Jakarta dari front Malaysia di Kalimantan tanggal 28 September 1965. Ia langsung bertemu dengan Syam Kamaruzzaman. yang sering memberinya info-info intelijen. Pada pertemuan itu, Syam mengatakan ia bermaksud untuk menculik Dewan Jenderal dan menghadapkannya ke Presiden untuk diambil tindakan. Syam mengaku bahwa rencananya didukung oleh PKI (sumber: Dokumen Supardjo, “Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi Gagalnja G-30-S Dipandang dari Sudut Militer”).
Syam meminta Supardjo untuk jadi jurubicara G30S ke Presiden. Pangkopur front Malaysia itu baru datang ke Jakarta tanggal 28 September dan tak pernah bertemu pimpinan PKI membahas G30S. Ia hanya dengar dari mulut Syam, dan Supardjo percaya penuh padanya.
Informasi yang didapat dari “Dokumen Supardjo” ini cukup menarik. Tak ada jenderal yang mau menghadap Presiden untuk lapor bahwa ia baru membunuh para jenderal atasannya. Sebelum Hari-H, persepsinya adalah “menculik para jenderal hidup-hidup” untuk “dihadapkan ke Presiden”, dimana Supardjo diminta jadi jurubicara mereka. Persepsi tentang menculik hidup-hidup ini sejalan dengan kesaksian Syam di Mahmilub tanggal 7 Juli 1967 seperti yang telah dikemukakan di atas.
Seperti telah dikemukakan, Pangkopur Supardjo memang kecewa dengan para jenderal pro-Barat yang dia anggap sengaja menelantarkan pasukannya di front Konfrontasi Malaysia. Ia pun percaya dengan isu kup Dewan Jenderal tanggal 5 Oktober, yang membuatnya pulang ke Jakarta tanggal 28 untuk menemui Presiden tanggal 3 Oktober. Tampaknya Supardjo mendukung gerakan untuk menghadapkan para jenderal itu ke Presiden yang disampaikan oleh Syam.
Supardjo menulis bahwa ia bersedia ikut G30S karena ia pikir didukung oleh PKI, seperti kata Syam. Saat itu, PKI adalah parpol legal terbesar dengan basis massa jutaan orang. Ia pikir, PKI sebagai parpol yang terorganisir pasti telah memiliki rencana yang matang soal ini. Oleh sebab itu, Panglima Komando Tempur itu kaget sekali nantinya melihat operasi G30S sangat tidak terencana. Dan dukungan PKI yang dikatakan Syam ternyata tak ada sama sekali. Hal ini akan kita bahas pada butir 9.1 (Kacau Balau di Lapangan).
Supardjo adalah satu-satunya pelaku militer yang menceritakan alasan mengapa ia bersedia mengikuti G30S, lewat dokumen yang dia tulis sebelum ditangkap dan disiksa. Penjelasannya mungkin dapat menjadi petunjuk tentang alasan mengapa para perwira militer yang lain — seperti Untung, Latief dan Suyono — juga bersedia ikut.
Untuk diketahui, pada pengakuan para pelaku yang diberikan setelah ditangkap, seperti laporan interogasi Latief tanggal 25 Oktober 1965, Latief mengaku mengikuti perintah-perintah PKI. Ia dipenjara di sel isolasi selama 13 tahun tanpa disidangkan. Ketika disidang tahun 1978, dalam pembelaannya ia mengatakan pengakuannya tahun 1965 itu dibuat dalam keadaan setengah sadar akibat infeksi luka tusukan bayonet di kakinya. Banyak bekas tapol yang ditahan di Salemba ingat bahwa sel isolasi Latief menyebarkan bau menyengat dari daging yang membusuk. Luka pada kakinya mengakibatkan Latief menjadi pincang seumur hidup (sumber: Latief, “Pledoi Kol. A. Latief”, hlm 54-59).
Dalam persidangan-persidangan Mahmilub kemudian, Latief dan Untung bersikeras menyangkal laporan-laporan interogasi mereka bahwa mereka bertindak karena disuruh oleh PKI. Untung menyatakan, ia tak punya hubungan dengan PKI, dan bahwa Untung dan Latief lah — sebagai perwira militer — yang memulai G30S. Menurut keterangan Untung di Mahmilub, PKI diajak ikut serta sebagai tenaga bantuan (sumber: “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmilub, Perkara Untung, hlm 35-37).
6.4. Keterlibatan PKI
6.4.1. Dukungan Politik
Keterlibatan PKI dalam G30S dimulai tanggal 28 Agustus 1965, ketika Aidit menjelaskan dalam rapat Politbiro bahwa ada sebuah “klik perwira progresif” (maksudnya perwira pro-Soekarno) sedang merancang “suatu aksi menentang Dewan Jenderal” (tak disebut apa bentuknya) dan bahwa “partai akan memberi dukungan politis” (sumber: Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia”, hlm 9).
Dari pernyataan itu, terlihat bahwa Aidit mendengar rencana G30S, rancangannya dibuat oleh “perwira progresif” (bukan dirancang oleh partainya), dan meminta Politbiro PKI untuk memberi “dukungan politis” nantinya. Menurut Subekti, panitera Politbiro PKI, Aidit meminta dukungan politis Politbiro atas permintaan Syam (sumber: Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI”, hlm 2).
Selama persidangan di Mahmilub, kesaksian seluruh pengurus PKI seperti Njono (Cabang Jakarta), Subekti (panitera Politbiro), Sudisman (Ketua Dewan Harian Politbiro) senada dengan kesaksian para perwira militer seperti Untung dan Latief: bahwa G30S adalah operasi oknum militer dan PKI bersifat memberi dukungan.
6.4.2. Diluar Politbiro
Setelah rapat itu, Aidit sama sekali tak pernah rapat satu kalipun selama bulan September. Padahal biasanya dalam sebulan ia rapat 3-4 kali. Menurut Subekti, hal itu menunjukkan bahwa Aidit bertindak sendiri bersama Syam di luar pengawasan Politbiro (sumber: Subekti, “Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia,” hlm 11).
Syam sendiri di Mahmilub mengatakan bahwa “Biro Chusus” PKI yang diketuainya tidak ada dalam struktur partai. Bahkan Hakim Mahmilub sempat bertanya apakah dengan begitu artinya Biro Chusus itu illegal. Syam menjawab “illegal tapi tidak dalam arti negatif, karena biro itu dibentuk oleh Aidit” (sumber: Transkrip Mahmilub tanggal 7 Juli 1967, Kesaksian Syam untuk perkara Sudisman).
Syam selalu mengaku bahwa semua yang terjadi pada peristiwa G30S itu atas perintahnya, sambil mengklaim bahwa Aidit yang perintahkan. Syam leluasa melempar semua kesalahan pada Aidit, karena Ketua PKI itu sudah dibunuh duluan bulan November 1965 tanpa pengadilan.
Dari lima Ketua Dewan Harian Politbiro, yang empat — Aidit, Njoto, Lukman, Oloan — semuanya dibunuh tanpa diadili. Hanya Sudisman yang diadili. Tentu normal jika kita berpikir PKI pasti bohong dan bilang apa saja di Mahmilub untuk menyelamatkan dirinya supaya dapat keringanan hukuman. Ternyata, satu-satunya Ketua PKI yang diadili itu justru mengajukan pernyataan yang mengejutkan:
“Walaupun saya tidak ikut menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G30S, tapi karena semua perbuatan itu adalah perbuatan oknum-oknum anggota PKI, maka saya ambil oper tanggungjawabnya.” (sumber: Transkrip Mahmilub, persidangan Sudisman, tanggal 7 Juli 1967).
Dengan kata lain, dia mengaku bahwa kawan-kawannya terlibat. Dia tahu Ketua PKI yang lain dibunuh tanpa diadili. Dia tahu bahwa dirinya pasti akan dihukum mati. Tapi, secara organisasi, dia tetap bilang bahwa G30S adalah “perbuatan oknum-oknum anggota PKI” (karena diluar keputusan Politbiro), sambil memikul tanggungjawab kawan-kawannya yang sudah dibunuh, yang sudah pasti membuatnya dijatuhi vonis hukuman mati.
6.4.3. Anggota yang Terlibat Langsung
Anggota PKI yang terlibat langsung dalam operasi G30S di Halim adalah Syam dan Pono. Hanya mereka berdualah orang berpakaian sipil di tengah-tengah pasukan militer di Halim (sumber: Dokumen Supardjo, “Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi Gagalnja G-30-S Dipandang dari Sudut Militer”).
Di luar operasi militer, anggota PKI yang terlibat adalah Njono. Ia mengerahkan bantuan sukarelawan untuk mendukung G30S, tanpa memberitahu apa konsekuensinya. Njono sendiri bersaksi bahwa tenaga sukarelawan itu untuk membantu putsch (perebutan kepemimpinan militer) di tubuh AD (sumber: Laporan Intelijen Australia, Desember 1965, dikutip dalam Easter, “Keep the Indonesian Pot Boiling”).
6.4.4 Keberadaan Aidit di Halim
Adalah Syam yang membawa Aidit ke Halim, dan memerintahkan Mayor Suyono untuk menjemputnya (sumber: Kesaksian Syam di Mahmilub tanggal 7 Juli 1967 perkara Sudisman). Aidit kemudian mengajak 3 pembantunya, Kusno (aspri); Subekti (panitera merangkap sekpri); dan Bono (Biro Chusus PKI). Mereka disembunyikan di rumah Sersan Suwandi yang berjarak sekitar 800 meter terpisah dari Gedung Penas yang dijadikan markas oleh kelima pimpinan G30S. Aidit tak pernah ikut rapat dengan pemimpin G30S. Ia hanya mendapat laporan dari Syam yang terlihat bolak-balik menemuinya (sumber: Prof. John Roosa, Wawancara dengan Heru Atmodjo, 14 Desember 2002, Jakarta).
Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jika Aidit Ketua PKI itu adalah dalang dan pemimpin G30S, mengapa ia tak pernah memimpin rapat G30S yang berada di satu lokasi? Mengapa tak ada elite partai yang ikut — hanya mengajak aspri; sekpri dan Biro Chusus yang tak ada dalam struktur partai? Mengapa ia disembunyikan di rumah yang terpisah jauh, sehingga para perwira G30S tak pernah bertemu dengannya? Mengapa Syam yang membawanya ke Halim, dan bukan sebaliknya?
Disitulah kelihaian pelintiran double-agent. Kepada perwira G30S bilang didukung PKI, kepada Ketua PKI bilang didukung perwira. Sementara, kedua pihak tak pernah bertemu langsung.
Prof. Wertheim — serta Ben Anderson dan McVey penulis Cornell Paper — juga mencoba menjawab teka teki ini. Mereka sependapat bahwa Aidit, Subekti dan Bono adalah korban penipuan, untuk menimbulkan kesan bahwa G30S didalangi PKI. Tapi ia bukan ditipu oleh para perwira pemimpin G30S (Untung dan Latief), melainkan ditipu oleh “dalang sesungguhnya” lewat agen ganda mereka, Syam.
Analisis para akademisi Barat itu tampaknya sejalan dengan apa yang dikatakan Soekarno dalam pidato Nawaksara, bahwa G30S terjadi akibat “1) keblingernya pimpinan PKI” (Aidit cs ada di TKP) sehingga terjebak dalam “2) kelihaian subversi nekolim” (“the real dalangs” istilah Wertheim).
7. Persiapan G30S di Halim
7.1. Dokumen Supardjo
Sumber informasi yang menarik untuk disimak adalah Dokumen Supardjo berjudul “Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi Gagalnja G-30-S Dipandang dari Sudut Militer”. Itu semacam analisis postmortem (pasca kejadian), merekam detik-detik kejadian di TKP yang dibuat oleh seorang Panglima Komando Tempur yang hadir disitu.
Dokumen Supardjo belum lama ini “ditemukan” oleh Prof. John Roosa di tumpukan arsip Mahmilub yang disimpan di Museum Satria Mandala. Menurut Profesor Sejarah dari University of British Columbia itu, Dokumen Supardjo adalah satu-satunya dokumen yang tersedia sampai sekarang yang ditulis oleh saksi pelaku G30S sebelum tertangkap. Sehingga, dokumen ini memiliki bobot akurasi dan kejujuran yang tinggi, karena dibuat tanpa tekanan, siksaan atau rekayasa propaganda. Detail dari peristiwa aktual yang terjadi di lapangan berdasarkan dokumen ini akan kita bahas pada bab-bab berikut.
7.2. Lima Pimpinan G30S
Tanggal 28 dan 29 September, Supardjo diskusi berdua Syam. Tanggal 30 September malam, ia pergi lagi ke tempat Syam, dan berangkat sama-sama ke Halim untuk memulai operasi. Setibanya di Halim, Supardjo melihat ada lima pimpinan G30S. Tiga dari militer (Letkol Untung, Kol. Latief, Mayor Suyono Komandan Resimen Pertahanan Halim), dan dua dari PKI (Syam dan Pono).
Pasukan militer yang ada disitu adalah 1 kompi pasukan Tjakrabirawa pimpinan Letkol Untung; 2 peleton dari Garnisun pimpinan Kol. Latief; dan 1 batalyon pasukan AU pimpinan Mayor Suyono. Semuanya militer kecuali 2 orang sipil dari PKI itu, Syam dan Pono. Tak ada anggota atau pimpinan PKI yang lain. Oleh sebab itu, Supardjo berasumsi bahwa G30S adalah operasi militer, yang dihadiri oleh 2 orang sipil PKI.
Ia melihat dari kelima pimpinan G30S itu (Untung, Latief, Suyono, Sam dan Pono), yang paling dominan memimpin adalah Syam. Supardjo heran, bagaimana ada operasi militer tapi dipimpin oleh orang sipil.
7.3. Penentuan Target Operasi
Kesaksian lain disampaikan oleh Serma Boengkoes, anak buah Lettu Dul Arief dan sama-sama alumni Kodam Diponegoro. Briefing dilakukan jam 15.00. Disebutkan ada sekelompok jenderal yang akan kudeta terhadap Presiden. Para anggota pasukan percaya dengan isu itu, karena disampaikan oleh komandannya langsung, yang sudah mereka kenal lama sejak di Kodam Diponegoro.
Setelah diberikan pengarahan, para prajurit pelaksana merasa situasi saat itu sangat gawat. Sebagai pasukan Kawal Istana, tugas mereka adalah mengamankan Presiden, termasuk dari upaya kudeta. Dewan Jenderal akan kup tanggal 5 Oktober dan harus ditangkap. Seingat Boengkoes, yang memerintahkan penculikan jenderal itu jadi “hidup atau mati” adalah Lettu Dul Arief, anak angkat Ali Murtopo.
Lalu, pada dini hari pasukan Tjakra dibagi menjadi tujuh oleh Dul Arief dan dikasih tahu sasarannya. Baru disitu terbuka siapa-siapa yang dimaksud dengan “Dewan Jenderal” itu, yakni Jend. A.H. Nasution (KSAB); Letjen A. Yani (Menpangad); Mayjen R. Soeprapto (Deputi II Menpangad); Mayjen M.T. Haryono (Deputi III Menpangad); Mayjen S. Parman (Asisten I Menpangad); Brigjen D.I. Panjaitan (Deputi IV Menpangad); Brigjen Soetoyo (Inspektur Kehakiman AD).
8. Beberapa Kejanggalan
8.1. Mengapa Tujuh Jenderal Itu??
Melihat daftar tujuh jenderal yang dijadikan target operasi itu, ada lima pertanyaan logis yang sangat mendasar.
PERTAMA: Yani dan Nasution adalah dua kutub yang saling bertentangan. Di AD ada “kubu Yani” dan ada “kubu Nasution”. Setelah terjadi friksi tahun 1962, keduanya selalu menghindar upaya-upaya islah yang digagas TNI AD (referensi disini). Dari logika politik, aneh jika dua pucuk pimpinan yang saling bertentangan tiba-tiba kompak membentuk Dewan Jenderal untuk kudeta.
KEDUA: Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, Sutoyo dan D.I. Panjaitan adalah anggota SUAD (Staf Umum Angkatan Darat). Di bawah Yani, ada 11 jenderal anggota SUAD. Mengapa yang jadi target adalah 5 jenderal itu??
Dari ketiga Deputi, mengapa yang jadi target Deputi II (Suprapto) dan Deputi III (Haryono)? Kemudian, dari 7 Asisten Pangad, mengapa yang jadi target hanya S. Parman dan Panjaitan?
Mengapa Sutoyo jadi target, padahal ia hanya Oditur yang ngurusi kasus hukum militer, termasuk kasus korupsi perwira?
KETIGA: jika tujuan G30S adalah untuk kudeta di Jakarta, yang mustinya dijadikan target bukanlah 5 anggota SUAD yang tak punya pasukan. Secara logis, yang harusnya “diamankan” adalah komando yang punya pasukan dan/atau yang bisa mendatangkan pasukan, yakni Pangdam V Jaya dan Pangkostrad.
KEEMPAT: mengapa yang jadi target seluruhnya dari AD? Apakah ini coup d’état (=negara)? Ataukah putsch (perebutan pimpinan militer di tubuh AD akibat konflik faksi-faksi internal)?
KELIMA: ketujuh jenderal itu “kebetulan” sama dengan enam jenderal yang memeriksa dugaan korupsi Kol. Soeharto di Kodam Diponegoro tahun 1958 (referensi disini). Dan satu jenderal lagi, D.I. Panjaitan, “kebetulan” adalah yang membuka kasus tersebut dan menentang Soeharto ketika dicalonkan jadi Ketua Senat di Seskoad (referensi disini).
8.2. Laporan G30S ke Pangkostrad
Waktu sidang di Mahmilub, Kol. Latief bersaksi bahwa sebelum peristiwa G30S, ia dua kali bertemu dengan Pangkostrad Soeharto. Pertama, tanggal 29 September 1965 Latief beserta istri berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan H. Agus Salim. Ia menanyakan info mengenai rencana kup Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan. Soeharto menjawab bahwa ia sudah dengar sehari sebelumnya, dari anak buahnya di Yogya yang bernama Subagiyo. Ia mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut (sumber: Latief, Pledoi Kol. A.Latief, hlm 129).
Pertemuan kedua terjadi tanggal 30 September malam, 4 jam sebelum penculikan jenderal (sebelum Latief bergabung ke Halim malam itu). Ia menemui Soeharto di RSPAD, yang saat itu tengah merawat anaknya (Tommy) yang ketumpahan sop. Menurut Latief, ia lapor karena menganggap Soeharto adalah loyalis Soekarno yang akan jadi salah satu pimpinan AD jika G30S berhasil dan Presiden menindak ketujuh jenderal yang diculik. Disamping itu, ia lapor mewakili Letkol Untung dan Brigjen Supardjo — yang sebelumnya datang ke rumahnya malam itu dan memintanya lapor ke Pangkostrad, karena Latief dianggap yang paling dekat dengan Soeharto — agar Soeharto dapat dimintai bantuan jika terjadi apa-apa (sumber: ibid.).
Soeharto sendiri mengakui pertemuan dengan Latief di RSPAD tanggal 30 September menjelang tengah malam itu. Tapi ucapannya tidak konsisten tentang apa tujuan Latief menemuinya.
Dalam wawancara dengan Arnold Brackman (jurnalis AS) tahun 1968, Soeharto mengatakan, “Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu, untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya.”
Pada kesempatan lain, ketika diwawancarai Der Spiegel tahun 1970, Soeharto bicaranya beda lagi, “Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tetapi akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya, karena tidak berani melakukannya di tempat umum”.
Kol. Latief tidak disidangkan selama 13 tahun. Selama itu, ia dibungkam dan ditempatkan di sel pengasingan. Alasan pemerintah, Latief tidak disidangkan karena sakit-sakitan. Padahal, sejak tertangkap kakinya ditusuk bayonet hingga membusuk dan pincang seumur hidup, akibat sengaja tidak diberikan pengobatan (sumber: ibid., hlm 54-59).
Ketika disidang tahun 1978, Latief menyatakan bahwa pernyataan Soeharto di Der Spiegel itu tak masuk akal. Jika ia bermaksud membunuh Soeharto di RSPAD, seluruh gerakan menculik 7 jenderal di rumah masing-masing pasti berantakan. Ia bersikeras bahwa malam itu ia melaporkan adanya gerakan untuk menggagalkan kup Dewan Jenderal pagi itu, dan bahwa Soeharto sudah diberitahu pula sehari sebelumnya ketika Latief dan istri mengunjungi rumah Soeharto.
Tahun 1978 itu, Latief mengajukan permohonan pada Mahkamah Militer Tinggi II Jawa Bagian Barat agar memanggil Presiden Soeharto dan Ibu Tien sebagai saksi a de charge (sumber: Eksepsi yang dibacakan oleh tertuduh Kol. Latief didepan sidang Mahmilti II Jawa Bagian Barat, 5 Mei 1978). Namun, tentu saja, permohonan ditolak Mahmilti dengan alasan permohonan itu tidak relevan.
Alhasil, Kol. Latief adalah satu-satunya perwira pemimpin G30S yang tidak divonis hukuman mati seperti pimpinan G30S yang lain.
Tentang laporan Latief kepada Soeharto sebelum pelaksanaan G30S itu, Prof. Wertheim menulis bahwa — terlepas dari Soeharto terlibat atau tidak — setidaknya Soeharto membiarkan peristiwa G30S terjadi. Sebab, setidaknya, dia dilapori tapi tak lapor pada atasannya (Yani dan Nasution). Pembiaran seperti itu disebut “conspiracy of silence”.
8.3. Dua Batalyon Kostrad G30S
G30S sebenarnya terdiri dari dua gerakan: satu gerakan diam-diam dan tersembunyi di Halim untuk menculik para jenderal, satu lagi gerakan terang-terangan berupa dua batalyon AD yang menduduki Lapangan Merdeka dan RRI (untuk menyiarkan pengumuman radio keesokan paginya).
Sekitar seribu prajurit di dekat Istana Merdeka ini terdiri dari Batalyon 454 dari Jateng dan Batalyon 530 dari Jatim. Kedua pasukan G30S itu dengan nyaman berada di dekat Markas Kostrad dan Mabes AD, tanpa berusaha menduduki atau melumpuhkannya terlebih dahulu. Tampaknya, dua batalyon G30S itu menganggap Kostrad dan MBAD bukan musuhnya.
Baru sekitar tahun 1988 terungkap bahwa kedua batalyon dari Jateng dan Jatim pelaku G30S datang ke Jakarta atas perintah Pangkostrad Soeharto. Terungkap pula salinan perintah-perintah Kostrad yang asli, semuanya ditandatangani oleh Soeharto tanggal 21 September 1965, dengan alasan untuk parade Hari ABRI 5 Oktober. Disebut pula bahwa tanggal 30 September pagi hari, Soeharto sempat memeriksa kedua batalyon itu di tempat mereka berkemah (sumber: Indonesia Reports, Politics Supplement, no. 25, Agustus 1988).
Namun tak pernah terungkap, atas perintah siapa kedua komandan batalyon itu bergerak menduduki Lapangan Merdeka, sehari setelah dikunjungi Pangkostrad di perkemahannya.
9. Eksekusi G30S
9.1. Berantakan di Lapangan
Setelah bertemu Soeharto di RSPAD tanggal 30 September menjelang tengah malam itu, Latief pergi ke Halim. Supardjo datang bersama Syam. Supardjo memiliki posisi yang unik. Dia adalah “orang luar” (tak ikut perencanaan-perencanaan G30S sebelumnya) yang “ada di dalam” (hadir dan mengamati komando G30S). Supardjo tak bawa pasukan seperti yang dilakukan Untung, Latief dan Suyono. Tugas Supardjo, sesuai permintaan Syam, adalah menjadi jurubicara G30S ke Presiden setelah Dewan Jenderal itu ditangkap, untuk diambil tindakan oleh Presiden.
9.1.1. Tak Ada Komandan Tunggal
Disitu ia melihat 5 pemimpin G30S, yakni Untung, Latief dan Suyono (dari militer) serta Syam dan Pono (dari PKI). Sebagai petinggi militer (Panglima Komando Tempur II Kolaga), Supardjo kaget melihat persiapan di Halim. Tidak ada garis komando. Tidak ada komandan tunggal. Tidak jelas siapa pemimpin sesungguhnya. Kelima orang itu (Untung, Latief, Suyono, Syam dan Pono) sibuk berdebat sendiri, tak ada pengambil keputusan akhir.
Letkol Untung bingung, karena bantuan tentara dari Jateng dan Jatim ternyata banyak yang mengundurkan diri. Ia sempat bimbang untuk melanjutkan rencana. Syam lah yang memprovokasi, “Ya Bung, kalau mau revolusi pasti banyak yang mundur, tapi kalau sudah menang banyak yang mau ikut”.
Kesaksian Supardjo ini sangat berbeda dengan penggambaran dalam film propaganda “Pemberontakan G30S”, dimana seolah-olah G30S disusun dengan sangat rapih oleh para konspirator yang licik dan jahat sambil tak henti mengepulkan asap rokok di bibir yang hitam. Para pimpinan G30S justru bersikap sebaliknya: gelagapan, bingung dan berantakan.
Pembagian tugas regu penculik masing-masing jenderal juga sembarangan dan terkesan amatiran. Sempat berkali-kali ganti regu dan pimpinan. Sandi belum diputuskan, amunisi belum datang, pasukan AU datang terlambat. Tak ada Plan A & Plan B seperti lazimnya operasi militer. Akhirnya pasukan penculik menuju sasaran masing-masing sekitar jam 3.30 subuh.
9.1.2. Hasil Penculikan
Jika melihat pembicaraan-pembicaraan sebelumnya antara Syam dan Supardjo, tujuan awal G30S adalah menculik para jenderal hidup-hidup untuk dibawa ke Presiden, dimana Supardjo jadi jurubicara mereka. Namun pelaksanaan di lapangan berantakan akibat kerja amatiran. Akhirnya mereka kembali ke Halim dengan hasil yang membingungkan: 3 jenderal hidup, 3 jenderal tewas, 1 perwira salah tangkap.
Ironisnya, jenderal yang lolos justru pimpinannya, yakni Nasution. Padahal, pasukan yang bertugas menculik Nasution jumlahnya paling banyak, sekitar 100 orang dalam 4 truk, dibanding 19 orang untuk menculik Suprapto (sumber: Dokumen Supardjo).
9.1.3. Lapor ke Presiden
Paginya, setelah Supardjo pergi ke istana untuk lapor ke Presiden, 4 perwira yang masih hidup (Parman, Suprapto, Sutoyo dan Tendean) dibunuh di Lubang Buaya. Di persidangan Latief tahun 1978 yang menghadirkan Syam sebagai saksi, Syam mengaku bahwa dirinyalah yang memerintahkan penembakan para jenderal (sumber: Wertheim, Who’s Plot? New Light on the 1965 Events, hlm 207).
9.1.4. Perintah Penembakan
Ada hal yang menarik dari data ini. Semua perwira G30S, apalagi Supardjo yang ditugaskan jadi juru bicara ke Presiden, berpikir bahwa mereka rencananya menculik para jenderal hidup-hidup. Hanya Syam yang punya inisiatif untuk membunuh para jenderal. Itupun dilakukannya setelah Supardjo pergi ke istana untuk lapor ke Presiden.
Analoginya seperti kisah komplotan rampok yang sama-sama merampok bank, namun setelah uang di tangan, si pemimpin menelikung dan membunuh mereka.
Pertanyaan yang menggilitik adalah: jika ketujuh jenderal berhasil diculik hidup-hidup kesitu, dikala Supardjo lapor ke Presiden, apakah Syam tidak memerintahkan pula untuk membunuh para jenderal? Sebab, setelah nantinya Supardjo melaporkan bahwa Presiden tidak mendukung dan memerintahkannya untuk menghentikan G30S, Syam tetap bersikeras melanjutkan gerakan tanpa dukungan Soekarno (sumber: Dokumen Supardjo). Terbukti Syam punya agenda sendiri, yang tidak dia sampaikan sebelumnya kepada para perwira yang dia libatkan.
9.1.5. Jam Penembakan
Kembali ke 1 Oktober pagi itu. Atas perintah Syam, sekelompok pasukan G30S menembak masing-masing perwira berkali-kali. Untuk menyembunyikan para korban dan menghilangkan jejak mereka, pasukan melemparkan ketujuh jenazah itu ke dalam sumur, lalu menguruk sumur itu dengan bebatuan, tanah dan dedaunan (sumber: CIA, Indonesia – 1965, hlm 21).
Menurut CIA, dalam laporannya tentang G30S yang telah boleh diakses publik, para jenderal itu dibunuh sekitar pukul 7.00 (sumber: ibid.). Menurut ingatan Serma Boengkoes, pembunuhan terjadi sekitar pukul 9.30 (sumber: Anderson, World of Sergeant-Mayor Bungkus).
9.2. Tak Ada Gerwani di TKP
Berbeda dengan versi Orde Baru — yang dipropagandakan secara masif melalui buku-buku sejarah maupun film sadis G30S yang wajib ditonton oleh semua umur setiap tahun — ternyata tak ada keterlibatan Gerwani yang dikatakan menyiksa para jenderal dengan mencungkil mata, memotong kemaluan, sambil pesta narkoba dan seks.
Hal ini dikuatkan dengan hasil visum 5 dokter dari TNI dan FKUI, yang menyatakan bahwa tidak ada bekas-bekas penyiksaan di tubuh para jenderal korban G30S (referensi disini).
Menurut penelitian Prof. Saskia Wieringa, pakar sosiologi dan kesetaraan gender dari University of Amsterdam, Gerwani adalah organisasi sosial perempuan yang saat itu berencana melakukan bakti sosial masak-memasak di dapur umum di sekitar Lubang Buaya pada siang hari. Kegiatan masak-memasak itu pun akhirnya tak jadi dilakukan, karena hanya sedikit anggota yang datang. Mereka tak ada di TKP pada tengah malam dan subuh itu, bahkan tak tahu menahu kalau ada pembunuhan jenderal. (sumber: Wieringa, “Sexual Politics in Indonesia”, hlm 292).
Ketika koran-koran — yang saat itu sepenuhnya dikuasai AD — gencar mempropagandakan fitnah tentang Gerwani, termasuk cerita-cerita fiktif tentang 100 perempuan Gerwani menggunakan silet untuk memotong kemaluan jenderal, Soekarno berang dan berkata, “Apa dikira kita ini orang bodoh?? Nadanya ialah apa?? Untuk membangun kebencian!! Masuk akal?? Tidak!! Artinya, apa masuk akal, pen*s dipotong-potong dengan 100 silet?? Apakah bangsa kita berkualitas sedemikian rendah??” (sumber: Setiyono dan Triyana, Revolusi Belum Selesai, I:89).
Taktik perang urat syarat dan disinformasi bisa saja dianggap hal yang lumrah dalam strategi militer. Namun, jika fitnah itu berdampak jadi pembunuhan dan pemerkosaan ribuan perempuan Indonesia yang tak tahu menahu tentang pembunuhan jenderal, tentu tak dapat dibenarkan. Bahkan Robert F. Kennedy, senator di negeri AS yang antikomunis, mengutuk kekejian dan kebiadaban di Indonesia yang membunuh ratusan ribu korban termasuk perempuan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (sumber: Newfield, “Robert Kennedy”, hlm 71).
